Apa Itu SBU-KK?
Proses Pengajuan SBU-KK, Sertifikat Badan Usaha Konstruksi Kecil dan Ketenagalistrikan (SBU-KK) berfungsi sebagai bukti legalitas yang menyatakan bahwa badan usaha telah memenuhi standar kompetensi sesuai ketentuan pemerintah. Badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi wajib memiliki SBU-KK agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara sah dan mengikuti pengadaan proyek, baik dari pemerintah maupun swasta.
Dasar Hukum SBU-KK
Pemerintah mengatur SBU-KK melalui:
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
- Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) terbaru yang mengatur tata cara penerbitan SBU.
Dengan dasar hukum tersebut, setiap badan usaha konstruksi wajib mengurus SBU-KK agar memiliki izin resmi untuk beroperasi.
Tahapan Pengajuan SBU-KK
Badan usaha dapat mengurus SBU-KK secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission) dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
- Persiapan Dokumen
- Akta pendirian badan usaha dan pengesahannya.
- NPWP dan NIB (Nomor Induk Berusaha).
- Dokumen tenaga ahli bersertifikat.
- Laporan keuangan badan usaha.
- Dokumen pendukung lainnya sesuai klasifikasi usaha.
- Registrasi Melalui OSS
Badan usaha mendaftar akun OSS dan mengisi data perusahaan sesuai ketentuan. - Pengajuan Permohonan SBU-KK
Badan usaha mengunggah dokumen persyaratan dan memilih klasifikasi serta kualifikasi usaha yang sesuai. - Verifikasi oleh LPJK
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melakukan verifikasi administratif dan teknis terhadap dokumen yang diajukan. - Penerbitan SBU-KK
Jika verifikasi dinyatakan valid, LPJK menerbitkan SBU-KK secara elektronik dan mengunggahnya dalam sistem OSS.
Biaya Pengurusan SBU-KK
Badan usaha perlu menyiapkan biaya pengurusan SBU-KK yang bervariasi tergantung klasifikasi dan kualifikasi. Biaya mencakup:
- Pendaftaran OSS: Gratis.
- Verifikasi LPJK: Sesuai ketentuan Peraturan LPJK.
- Biaya administrasi asosiasi: Menyesuaikan asosiasi yang dipilih.
Secara umum, biaya pengurusan SBU-KK untuk skala usaha kecil lebih rendah dibandingkan usaha menengah atau besar.
Regulasi Terbaru Terkait SBU-KK
Pemerintah terus memperbarui regulasi untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan berusaha. Beberapa poin penting dalam regulasi terbaru antara lain:
- Proses pengurusan wajib melalui OSS berbasis risiko.
- Verifikasi dilakukan sepenuhnya oleh LPJK secara elektronik.
- Badan usaha wajib memperbarui SBU-KK secara berkala sesuai masa berlaku.
- Kewajiban memiliki tenaga ahli bersertifikat tetap berlaku.
Penutup
SBU-KK berperan penting sebagai syarat utama legalitas badan usaha jasa konstruksi. Dengan memahami Proses Pengajuan tahapan, biaya, dan regulasi terbaru, pelaku usaha dapat mengurus SBU-KK secara lebih efisien. Selain itu, kepemilikan SBU-KK juga meningkatkan kredibilitas badan usaha dalam mengikuti tender dan kerja sama proyek.
Jika anda tertarik dengan website kami, Anda dapat klik disini untuk mengujungi lebih lanjut